 |
| Penyusunan RKA-KL 2014 Tahun 2013 Lingkup Kementerian Agama Prov. Sultra, Jum'at, (30/08/2013) malam
Sebagai persiapan awal sebelum dikeluarkannya Pagu definitif Tahun 2014 oleh Kementerian Keuangan, Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tenggara mengadakan konsolidasi dan sinkronisasi rencana program dan kegiatan yang bertema Penyusunan RKA-KL 2014 Tahun 2013 Lingkup Kementerian Agama Prov. Sultra, Jum'at, (30/08/2013) malam. Pada kesempatan tersebut, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tenggara (Kakanwil Kemenag Sultra), Drs. H. Muchlis A. Mahmud MM, berkenan membuka secara resmi kegiatan tersebut di Hotel Zahra Kendari.
Turut hadir pada pembukaan kegiatan yang bertajuk “Mewujudkan Perencanaan Anggaran Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tenggara yang Profesional dan Akuntabel” ini, para Kepala Kantor Kemenag Kabupaten/Kota se Sultra, pejabat Eselon III dan IV lingkup Kanwil Kemenag Sultra, serta para Kepala
Madrasah se Sultra. H. Muchlis dalam arahannya menyampaikan bahwa ketepatan dalam penyusunan RKA-KL tentunya diawali dengan konsolidasi dan sinkronisasi program dan kegiatan mengenai arah perencanaan kerja dan penganggaran Tahun 2014 di lingkungan Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tenggara. “Bercermin pada evaluasi realisasi penyerapan anggaran tahun sebelumnya, Kementerian Agama Sultra harus mampu menunjukkan konsistensi antara perencanaan dan implementasi keuangan. Pada Penyusunan RKA-KL 2014, sebaiknya juga memperhitungkan proyeksi pencapaian kinerja dengan perencanaan yang disusun, sehingga perencanaan anggaran benar-benar mencerminkan kemampuan dalam pengelolaan anggaran,” ujarnya. Menurutnya, Menimbang bahwa pencapaian visi dan misi unit kerja diawali pada ketepatan penyusunan RKA-KL, berdasarkan pada 3 (tiga) pendekatan, yaitu: kerangka pengeluaran jangka menengah, penganggaran terpadu, dan penganggaran berbasis kinerja. Disamping menerapkan tiga pendekatan, dalam anggaran belanja negara, juga diterapkan 3 (tiga) klasifikasi yaitu : klasifikasi fungsi, klasifikasi organisasi, dan klasifikasi ekonomi atau jenis belanja. “Ketiga pendekatan dan ketiga klasifikasi di atas selanjutnya akan dituangkan dalam dokumen perencanaan penganggaran yang lebih dikenal sebagai Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL) dan dokumen pelaksanaan anggaran yang lebih dikenal sebagai Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA),” Jelasnya. Harapannya, hasil dari pelaksanaan kegiatan ini adalah tersusunnya rencana program untuk penyusunan Rencana Kerja (Renja) yang menjadi masukan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah. Rencana Kerja Pemerintah akan menjadi dasar dalam Penyusunan RKA-KL dan DIPA Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tenggara TA. 2014, tutupnya. Sebelumnya, Ketua pelaksana, H. Hasanuri menyampaikan bahwa Kementerian Agama Sultra dengan 92 satker dan terdiri dari 138 buah DIPA pada tahun 2013 ini menggelar Penyusunan RKA-KL 2014 Sebagai persiapan awal sebelum dikeluarkannya Pagu definitif Tahun 2014 oleh Kementerian Keuangan. “Tentunya dengan mengkonsolidasikan kembali seluruh rencana program dan kegiatan yang akan dibenahi pada Tahun 2014,” ungkap Kabag Tata Usaha Kanwil Kemenag Sultra ini. Ia mengingatkan kepada seluruh satker bahwa walaupun telah ada anggaran indikatifnya kemudian tidak didukung oleh TOR yang ada maka jangan harap kegiatan itu dapat dilaksanakan, boleh jadi tidak berbintang tapi tidak dapat dilaksanakan, terangnya. (Humas Kemenag Sultra) |
Tuesday, 3 September 2013
9/03/2013 08:38:00 am
No comments
9/03/2013 08:32:00 am
No comments
KENDARINEWS.COM (Jakarta): Kabar baik untuk para pencari kerja di Sultra. Kuota CPNS bertambah. Dari tidfak ada menjadi ada kuota, 83 orang. Demikian Konawe Selatan ikut diberi 50 jatah mengangkat PNS. Dengan begitu, seluruh kuota penerimaan di Sultra menjadi 703 orang, dario jatah semula Kabupaten Buton Utara 165 orang, disusul Wakatobi 105 kursi, kemudian Kolaka Utara 100 orang, Konawe Utara 100 jatah PNS baru, dan Bombana 50.
" Pembagian formasi diketahui oleh kabupaten masing-masing, karena ada persetujuan prinsip," ujar kepala BKD Sultra, Nur Endang Aburaera saat ditemui di anjungan Taman Mini Indodnesia Indah (TMII), Jakarta Timur, Minggu (1/9).
Sementara itu, Kepala Biro Hukum dan Humas (Karo Hukmas) Kemen PAN-RB, M. Imanuddin membenarkan jika Kemen PAN-RB melakukan penambahan pada beberapa daerah, namun sesuai syarat tertentu. Misalnya, adanya surat resmi permohonan penambahan berdasarkan peta jabatan, rencana kebutuhan pegawai untuk lima tahun ke depan, Analisis Jabatan (Anjab) dan Analisis Beban Kerja (ABK). Di samping itu, instansi harus memiliki pola rekrutmen CPNS yang terbuka, fair, bersih, efisien, dan akuntabel.
" Memang kita mengadakan penambahan kuota formasi pelamar umum, dan banyak juga daerah yang ditolak karena tidak memenuhi persyaratan," ujarnya, ketika di konfirmasi melalui telepon selulernya, Minggu (1/9).
Imanudin juga meminta kepada seluruh pelamar CPNS di Sultra, tidak tergoda atau termakan bujuk rayuan dari oknum tertentu yang tidak bertanggungjawab, untuk membantu agar bisa diloloskan. Menurutnya, saat ini panitia penerimaan CPNS sudah tidak bisa disogok oleh siapapun untuk memperkecil kesempatan praktik percaloan. Kegiatan para calo itu adalah pembodohan pada peserta tes CPNS karena diharuskan membayar uang sogok dimuka tanpa ada jaminan.
" Jangan percaya dengan calo, itu hanya spekulasi. Tidak ada garansi untuk lulus, siapapun dia apakah gubernur, walikota itu tidak akan bisa. Nah, yang menggaransi para pelamar CPNS adalah dirinya sendiri. Percayalah tidak ada KKN. Kalau ada tolong laporkan, itu akan diproses, kalau menawarkan untuk bisa meloloskan sampaikan ke kami meskipun di Kendari, kita laporkan ke Polisi agar bisa diproses," tandasnya. (cr1/KP)
Sementara itu, Kepala Biro Hukum dan Humas (Karo Hukmas) Kemen PAN-RB, M. Imanuddin membenarkan jika Kemen PAN-RB melakukan penambahan pada beberapa daerah, namun sesuai syarat tertentu. Misalnya, adanya surat resmi permohonan penambahan berdasarkan peta jabatan, rencana kebutuhan pegawai untuk lima tahun ke depan, Analisis Jabatan (Anjab) dan Analisis Beban Kerja (ABK). Di samping itu, instansi harus memiliki pola rekrutmen CPNS yang terbuka, fair, bersih, efisien, dan akuntabel.
" Memang kita mengadakan penambahan kuota formasi pelamar umum, dan banyak juga daerah yang ditolak karena tidak memenuhi persyaratan," ujarnya, ketika di konfirmasi melalui telepon selulernya, Minggu (1/9).
Imanudin juga meminta kepada seluruh pelamar CPNS di Sultra, tidak tergoda atau termakan bujuk rayuan dari oknum tertentu yang tidak bertanggungjawab, untuk membantu agar bisa diloloskan. Menurutnya, saat ini panitia penerimaan CPNS sudah tidak bisa disogok oleh siapapun untuk memperkecil kesempatan praktik percaloan. Kegiatan para calo itu adalah pembodohan pada peserta tes CPNS karena diharuskan membayar uang sogok dimuka tanpa ada jaminan.
" Jangan percaya dengan calo, itu hanya spekulasi. Tidak ada garansi untuk lulus, siapapun dia apakah gubernur, walikota itu tidak akan bisa. Nah, yang menggaransi para pelamar CPNS adalah dirinya sendiri. Percayalah tidak ada KKN. Kalau ada tolong laporkan, itu akan diproses, kalau menawarkan untuk bisa meloloskan sampaikan ke kami meskipun di Kendari, kita laporkan ke Polisi agar bisa diproses," tandasnya. (cr1/KP)
9/03/2013 08:23:00 am
No comments
 |
Managing Direktur PT Kolaka Mining Internasional (KMI), Atto Sakmiwata Sampetoding akhirnya dinyatakan bebas oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kendari pada siding yang digelar mulai pukul 13.30 Wita, setelah sebelumnya dijadwalkan Jumat(30/8/2013) pagi.
Majelis hakim yang diketuai Effendi Pasaribu didampingi dua hakim anggota, masing-masing Syamsul Bahri serta Koesdarwanto membacakan keputusan dengan lantang. Sementara terdakwa Atto didampingi tim kuasa hukum yang diketuai Bahtiar Sitanggang tampak tenang dan menyimak setiap kalimat yang dibacakan oleh majelis hakim.
Pukul 13.30 Wita, sidang yang sudah ditunggu-tunggu puluhan hadirin yang sebagian besar kolega dan keluarga Atto pun dimulai. Diantara kolega yang hadir tampak Prof Mahmud Hamundu (mantan Rektor Universitas Haluoleo) dan Prof Jafar Sege dari Universitas Hasanuddin Makassar.
Menurut Kapolres Kendari AKBP Anjar Wicaksana jalannya sidang diamankan 96 personil kepolisian. “Kita turunkan 96 personil aparat,” kata Anjar ketika dihubungi KendariNews.com.
Jaksa menuntut Atto delapan tahun penjara karena dinilai bersalah bersama-sama Bupati Kolaka non aktif Buhari Matta melakukan tindak pidana korupsi penjualan sisa nikel kadar rendah yang merugikan negara Rp 20 miliar 693 juta 529 ribu. Bupati Kolaka Buhari Matta melakukan perjanjian jual beli dengan PT Kolaka Mining International yang diwakili Managing Direktur Atto Sakmiwata Sampetoding, pada 28 Juni 2010.
Seperti diperkirakan banyak pengamat hokum bahwa Atto tidak bersalah dalam perkara ini. Berikut pendapat para hokum tersebut.
PENDAPAT PENGAMAT SEBELUM VONIS:
1. Dr. Hamid Awaluddin, SH (Mantan Menteri Hukum dan HAM RI): Ada dua kelemahan jaksa dalam penuntutan terhadap Atto. Pertama, tuntutan jaksa berdasarkan pada hasil perhitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Padahal BPKP tidak punya dasar hukum karena idak berwenang mengaudit lembaga swasta. BPKP hanya berwenang mengaudit pemerintah, itupun hanya pada dana APBD. Kedua, adalah tudingan bahwa ada konspirasi antara Atto dengan Pemda Kolaka karena membuat perusahaan yang didirikan untuk menangani pengelolaan dan pemanfaatan nikel kadar rendah justru sesuatu yang bagus dalam memenuhi undang-undang PT, dan bagus bagi negara karena perusahaan memberi kontribusi pajak.
2. Prof. Erman Rajagukguk (Pakar Hukum Universitas Indonesia) menilai jaksa lemah karena menganggap CSR dari perusahaan swasta (PT Inco) sebagai hibah yang merugikan Negara. Berdasar PP nomor 6 tahun 2006 tentang pengelolaan barang milik negara/daerah junto PP nomor 38 tahun 2008, hibah merupakan pengalihan kepemilikan barang milik pemerintah pusat ke pemerintah daerah, dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat dan sebagainya. Nikel kadar rendah tersebut merupakan CSR PT Inco kepada masyarakat Kolaka, bukan barang milik daerah. Bahwa yang diserahkan itu bukanlah nikelnya melainkan pengelolaan dan pemanfaatannya. PT Inco tidak pernah menghibahkan nikel kadar rendah tersebut kepada Pemkab Kolaka, melainkan menyerahkan pengelolaan dan pemanfaatannya sebagai CSR kepada masyarakat dan kepedulian pada lingkungan masyarakat Kolaka melalui Bupati Kolaka yang mewakili Pemkab.
3. Prof. Hikmahanto Juwana, SH, LL.M, P.Hd (Ketua Umum Ikatan Sarjana Hukum Indonesia). Menyatakan ada tiga hal yang harus diperhatikan.
a. Hakim harus memahami dahulu tentang tatakelola minerba berdasarkan peraturan dan perundangan yang berlaku. Di sini, harus pahami betul apa yang dimaksud milik negara. Dalam konteks ini ada pemerintah pusat dan ada pemerintah daerah. Di sini PT Inco menyerahkan pengelolaan dan pemanfaatan nikel kadar rendah sebagai CSR (Corporate Social Responsibility) atau tanggungjawab sosial perusahaan kepada pemerintah Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara. Tetapi kita tahu bahwa pemerintah kabupaten tidak mempunyai keahlian untuk mengelola sendiri nikel kadar rendah tersebut, sehingga menyerahkan kepada pihak swasta untuk dijual dengan mekanisme jual beli yang berlaku.
b. Kalau misalnya hakim dalam memutuskan perkara ini sebagai tindak pidana, maka dikuatirkan kegiatan-kegiatan yang sifatnya outsorsing yang dilakukan oleh Pemkab karena Pemkab tidak punya keahlian di bidang itu, maka itu bisa-bisa kena semua pada bidang usaha yang lain. Ini baru satu contoh. Pada kasus ini, intinya adalah pihak swasta memberikan CSR kepada Pemkab dalam bentuk pengelolaan dan pemanfaatan nikel kadar rendah, tetapi Pemkab tidak bisa melakukan apa-apa, maka dicarilah pengusaha untuk mengelolahnya. Kalau kemudian hal semacam itu dikriminalkan maka akan mematikan pengusaha karena pengusaha sudah tidak mau lagi berususan dengan pemerintah untuk hal-hal semacam itu sehingga pada gilirannya akan merepotkan pemerintah daerah dalam memberikan kesejahteraan rakyatnya.
c. Jangan masalah kontraktual/perjanjian jual beli yang masuk rana perdata lalu jaksa membawa ke rana pidana. Jadi kalau masalah perdata, selesaikan secara perdata. Sehingga yang harus dipertimbangkan oleh hakim, bahwa apakah masalah ini perdata atau bukan. Kalau perdata jangan ditarik-tarik ke rana pidana. Sebab kalau itu terjadi maka yang muncul adalah kriminalisasi, dan ini tidak bagus. (masud/fri)
Pukul 13.30 Wita, sidang yang sudah ditunggu-tunggu puluhan hadirin yang sebagian besar kolega dan keluarga Atto pun dimulai. Diantara kolega yang hadir tampak Prof Mahmud Hamundu (mantan Rektor Universitas Haluoleo) dan Prof Jafar Sege dari Universitas Hasanuddin Makassar.
Menurut Kapolres Kendari AKBP Anjar Wicaksana jalannya sidang diamankan 96 personil kepolisian. “Kita turunkan 96 personil aparat,” kata Anjar ketika dihubungi KendariNews.com.
Jaksa menuntut Atto delapan tahun penjara karena dinilai bersalah bersama-sama Bupati Kolaka non aktif Buhari Matta melakukan tindak pidana korupsi penjualan sisa nikel kadar rendah yang merugikan negara Rp 20 miliar 693 juta 529 ribu. Bupati Kolaka Buhari Matta melakukan perjanjian jual beli dengan PT Kolaka Mining International yang diwakili Managing Direktur Atto Sakmiwata Sampetoding, pada 28 Juni 2010.
Seperti diperkirakan banyak pengamat hokum bahwa Atto tidak bersalah dalam perkara ini. Berikut pendapat para hokum tersebut.
PENDAPAT PENGAMAT SEBELUM VONIS:
1. Dr. Hamid Awaluddin, SH (Mantan Menteri Hukum dan HAM RI): Ada dua kelemahan jaksa dalam penuntutan terhadap Atto. Pertama, tuntutan jaksa berdasarkan pada hasil perhitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Padahal BPKP tidak punya dasar hukum karena idak berwenang mengaudit lembaga swasta. BPKP hanya berwenang mengaudit pemerintah, itupun hanya pada dana APBD. Kedua, adalah tudingan bahwa ada konspirasi antara Atto dengan Pemda Kolaka karena membuat perusahaan yang didirikan untuk menangani pengelolaan dan pemanfaatan nikel kadar rendah justru sesuatu yang bagus dalam memenuhi undang-undang PT, dan bagus bagi negara karena perusahaan memberi kontribusi pajak.
2. Prof. Erman Rajagukguk (Pakar Hukum Universitas Indonesia) menilai jaksa lemah karena menganggap CSR dari perusahaan swasta (PT Inco) sebagai hibah yang merugikan Negara. Berdasar PP nomor 6 tahun 2006 tentang pengelolaan barang milik negara/daerah junto PP nomor 38 tahun 2008, hibah merupakan pengalihan kepemilikan barang milik pemerintah pusat ke pemerintah daerah, dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat dan sebagainya. Nikel kadar rendah tersebut merupakan CSR PT Inco kepada masyarakat Kolaka, bukan barang milik daerah. Bahwa yang diserahkan itu bukanlah nikelnya melainkan pengelolaan dan pemanfaatannya. PT Inco tidak pernah menghibahkan nikel kadar rendah tersebut kepada Pemkab Kolaka, melainkan menyerahkan pengelolaan dan pemanfaatannya sebagai CSR kepada masyarakat dan kepedulian pada lingkungan masyarakat Kolaka melalui Bupati Kolaka yang mewakili Pemkab.
3. Prof. Hikmahanto Juwana, SH, LL.M, P.Hd (Ketua Umum Ikatan Sarjana Hukum Indonesia). Menyatakan ada tiga hal yang harus diperhatikan.
a. Hakim harus memahami dahulu tentang tatakelola minerba berdasarkan peraturan dan perundangan yang berlaku. Di sini, harus pahami betul apa yang dimaksud milik negara. Dalam konteks ini ada pemerintah pusat dan ada pemerintah daerah. Di sini PT Inco menyerahkan pengelolaan dan pemanfaatan nikel kadar rendah sebagai CSR (Corporate Social Responsibility) atau tanggungjawab sosial perusahaan kepada pemerintah Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara. Tetapi kita tahu bahwa pemerintah kabupaten tidak mempunyai keahlian untuk mengelola sendiri nikel kadar rendah tersebut, sehingga menyerahkan kepada pihak swasta untuk dijual dengan mekanisme jual beli yang berlaku.
b. Kalau misalnya hakim dalam memutuskan perkara ini sebagai tindak pidana, maka dikuatirkan kegiatan-kegiatan yang sifatnya outsorsing yang dilakukan oleh Pemkab karena Pemkab tidak punya keahlian di bidang itu, maka itu bisa-bisa kena semua pada bidang usaha yang lain. Ini baru satu contoh. Pada kasus ini, intinya adalah pihak swasta memberikan CSR kepada Pemkab dalam bentuk pengelolaan dan pemanfaatan nikel kadar rendah, tetapi Pemkab tidak bisa melakukan apa-apa, maka dicarilah pengusaha untuk mengelolahnya. Kalau kemudian hal semacam itu dikriminalkan maka akan mematikan pengusaha karena pengusaha sudah tidak mau lagi berususan dengan pemerintah untuk hal-hal semacam itu sehingga pada gilirannya akan merepotkan pemerintah daerah dalam memberikan kesejahteraan rakyatnya.
c. Jangan masalah kontraktual/perjanjian jual beli yang masuk rana perdata lalu jaksa membawa ke rana pidana. Jadi kalau masalah perdata, selesaikan secara perdata. Sehingga yang harus dipertimbangkan oleh hakim, bahwa apakah masalah ini perdata atau bukan. Kalau perdata jangan ditarik-tarik ke rana pidana. Sebab kalau itu terjadi maka yang muncul adalah kriminalisasi, dan ini tidak bagus. (masud/fri)
9/03/2013 08:14:00 am
No comments
Bupati Kolaka non aktif, Buhari Matta, Senin (2/9/2013) pagi menjalani sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Kendari, dengan agenda pembacaan vonis. Sidang dimulai pukul 09.15 Wita.Buhari Matta yang menjadi terdakwa kasus korupsi penjualan nikel kadar rendah milik Pemerintah Kabupaten Kolaka, memasuki ruang pengadilan memakai sarung duduk di kursi roda.
Hingga berita ini ditulis, suasana ruang sidang dipadati ratusan pengnjung, sebagian besar keluarga dan pendukung Buhari Matta. Dalam proses sidang ini buhari didampingi tim kuasa hukumnya.
Sementara proses sidang berlangsung, puluhan massa melakukan aksi unjukrasa di halaman pengadilan. Pantauan Kendarinews.com mengindikasikan pengunjukrasa mendukung Buhari Matta. Sidang ini juga dijaga ketat aparat kepolisian setempat. (Masud)
9/03/2013 02:22:00 am
1 comment
Pantauan Rakyat Sultra, jalan yang baru dirampungkan dengan APBD 2013 dengan pagu anggaran sebesar Rp 700 juta ini, selalu digunakan oleh para penambang emas. Bahkan, disamping kiri kanan jalan ini, sudah membentuk kubangan berlumpur karena dijadikan lokasi penambangan perusahaan.
Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Bombana, mengaku, pihaknya belum mengetahui pasti keberadaan para penambang yang menggunakan jalan yang dibangun dari APBD itu. Namun, lanjut Asdar, jika sisi kanan dan kiri badan jalan ditambang, akan menyebabkan kerusakan pada jalan itu.
Bahkan, jalan kabupaten ini terancam ambruk karena aktifitas penambangan perusahaan tambang emas.
"Saya juga sudah dengar, ada aktifitas penambangan disana. Tapi nanti saya akan turun lapangan untuk pastikan aktifias penambangan itu,"kata Asdar, saat dikonfirmasi, Selasa (3/9).
Penggunaan jalan kabupaten sebagai jalan tambang juga mendapat sorotan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bombana. Ahmad Yani, anggota DPRD Bombana menegaskan, bahwa perusahaan tambang, tidak diperkenankan menggunakan jalan yang dibangun dari APBD sebagai jalan tambang.
Kalaupun digunakan, pihak perusahaan harus mengajukan izin pinjam pakai jalan pada Pemerintah Daerah. Khususnya dinas Pekerjaan Umum.
Subscribe to:
Posts (Atom)
