KENDARINEWS.COM (Jakarta): Kabar baik untuk para pencari kerja di Sultra. Kuota CPNS bertambah. Dari tidfak ada menjadi ada kuota, 83 orang. Demikian Konawe Selatan ikut diberi 50 jatah mengangkat PNS. Dengan begitu, seluruh kuota penerimaan di Sultra menjadi 703 orang, dario jatah semula Kabupaten Buton Utara 165 orang, disusul Wakatobi 105 kursi, kemudian Kolaka Utara 100 orang, Konawe Utara 100 jatah PNS baru, dan Bombana 50.
" Pembagian formasi diketahui oleh kabupaten masing-masing, karena ada persetujuan prinsip," ujar kepala BKD Sultra, Nur Endang Aburaera saat ditemui di anjungan Taman Mini Indodnesia Indah (TMII), Jakarta Timur, Minggu (1/9).
Sementara itu, Kepala Biro Hukum dan Humas (Karo Hukmas) Kemen PAN-RB, M. Imanuddin membenarkan jika Kemen PAN-RB melakukan penambahan pada beberapa daerah, namun sesuai syarat tertentu. Misalnya, adanya surat resmi permohonan penambahan berdasarkan peta jabatan, rencana kebutuhan pegawai untuk lima tahun ke depan, Analisis Jabatan (Anjab) dan Analisis Beban Kerja (ABK). Di samping itu, instansi harus memiliki pola rekrutmen CPNS yang terbuka, fair, bersih, efisien, dan akuntabel.
" Memang kita mengadakan penambahan kuota formasi pelamar umum, dan banyak juga daerah yang ditolak karena tidak memenuhi persyaratan," ujarnya, ketika di konfirmasi melalui telepon selulernya, Minggu (1/9).
Imanudin juga meminta kepada seluruh pelamar CPNS di Sultra, tidak tergoda atau termakan bujuk rayuan dari oknum tertentu yang tidak bertanggungjawab, untuk membantu agar bisa diloloskan. Menurutnya, saat ini panitia penerimaan CPNS sudah tidak bisa disogok oleh siapapun untuk memperkecil kesempatan praktik percaloan. Kegiatan para calo itu adalah pembodohan pada peserta tes CPNS karena diharuskan membayar uang sogok dimuka tanpa ada jaminan.
" Jangan percaya dengan calo, itu hanya spekulasi. Tidak ada garansi untuk lulus, siapapun dia apakah gubernur, walikota itu tidak akan bisa. Nah, yang menggaransi para pelamar CPNS adalah dirinya sendiri. Percayalah tidak ada KKN. Kalau ada tolong laporkan, itu akan diproses, kalau menawarkan untuk bisa meloloskan sampaikan ke kami meskipun di Kendari, kita laporkan ke Polisi agar bisa diproses," tandasnya. (cr1/KP)
Sementara itu, Kepala Biro Hukum dan Humas (Karo Hukmas) Kemen PAN-RB, M. Imanuddin membenarkan jika Kemen PAN-RB melakukan penambahan pada beberapa daerah, namun sesuai syarat tertentu. Misalnya, adanya surat resmi permohonan penambahan berdasarkan peta jabatan, rencana kebutuhan pegawai untuk lima tahun ke depan, Analisis Jabatan (Anjab) dan Analisis Beban Kerja (ABK). Di samping itu, instansi harus memiliki pola rekrutmen CPNS yang terbuka, fair, bersih, efisien, dan akuntabel.
" Memang kita mengadakan penambahan kuota formasi pelamar umum, dan banyak juga daerah yang ditolak karena tidak memenuhi persyaratan," ujarnya, ketika di konfirmasi melalui telepon selulernya, Minggu (1/9).
Imanudin juga meminta kepada seluruh pelamar CPNS di Sultra, tidak tergoda atau termakan bujuk rayuan dari oknum tertentu yang tidak bertanggungjawab, untuk membantu agar bisa diloloskan. Menurutnya, saat ini panitia penerimaan CPNS sudah tidak bisa disogok oleh siapapun untuk memperkecil kesempatan praktik percaloan. Kegiatan para calo itu adalah pembodohan pada peserta tes CPNS karena diharuskan membayar uang sogok dimuka tanpa ada jaminan.
" Jangan percaya dengan calo, itu hanya spekulasi. Tidak ada garansi untuk lulus, siapapun dia apakah gubernur, walikota itu tidak akan bisa. Nah, yang menggaransi para pelamar CPNS adalah dirinya sendiri. Percayalah tidak ada KKN. Kalau ada tolong laporkan, itu akan diproses, kalau menawarkan untuk bisa meloloskan sampaikan ke kami meskipun di Kendari, kita laporkan ke Polisi agar bisa diproses," tandasnya. (cr1/KP)
0 komentar:
Post a Comment
Komentar Anda..!!