BKD Janjikan Kelulusan Honorer K1

* Jangan Gunakan Jasa Calo

KENDARI - Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sultra memberikan sinyal baik bagi 123 honorer kategori satu (K1) lingkup Pemprov Sultra yang tidak lulus pada pengumuman Desember 2012 lalu. Kepala BKD Sultra, Nur Endang Abbas, mengatakan, kemungkinan K1 untuk lulus pada 2013 ini cukup besar setelah para honorer melakukan perbaikan berkas beberapa waktu lalu.

Apalagi, kata Endang, Gubernur Sultra telah memberikan rekomendasi mengenai hal ini ke Kemenpan dan BKN. Hanya saja, dia menyampaikan, pemeriksaan yang dilakukan tim Kemenpan dan Badan Kepegawaian Negara (BKN), pula memungkinkan untuk mereka ditolak.

"Mereka (honorer K1, red) yang tidak lulus kan sudah diminta memperbaiki administrasi. Setelah itu diperbaiki, kita kembalikan ke Jakarta. Nah, sekarang itu masih diproses, kita masih tunggu info kelulusannya. Kemungkinan bisa (lulus)," ungkapnya pada Rakyat Sultra, kemarin.

Sebagaimana diketahui, dari 221 orang honorer K1 lingkup Sultra, baru 98 orang yang dinyatakan lulus BKN dan sudah mengantongi nomor induk pegawai (BKN). Mereka rata-rata telah melakukan pengabdian pada negara sejak 2005. 123 honorer K1 yang belum lulus sempat melakukan aksi protes karena sampai sekarang belum ada informasi kelulusan mereka.

Kepala BKD lebih lanjut menyampaikan, pihak pemerintah masih terus berusaha agar 123 orang tersebut dapat diakomodasi. BKD, katanya, sudah melakukan komunikasi dengan pusat, bahwa jika pun 123 orang honorer K1 akhirnya tidak lulus, maka akan dilimpahkan ke K2 dan mengikuti tes pada 3 November mendatang.

"Kalau akhirnya tidak diluluskan, sudah ada ketentuan K1 ini akan dilimpahkan ke K2 dan ikut tes," katanya.

Sementara Wakil Bupati Konawe, Parinringi, mengingatkan masyarakatnya agar tidak gampang termakan isu sogok menyogok dalam proses rekrutmen CPNS baik melalui honorer maupun jalur umum.

Imbauan itu disampaikan menyusul mengemukanya kasus pungli di kalangan honorer yang sengaja dilakukan oleh sejumlah oknum tidak bertanggungjawab. Para honorer ini dijanjikan bakal lolos dengan mudah menjadi PNS jika menyetor sejumlah nominal tertentu.

Aksi ini bahkan ada yang mengatasnamakan Pemda Konawe. Mengantisipasi hal ini, Pemkab Konawe, mengeluarkan surat edaran menekan aksi pungli penerimaan CPNS lewat jalur K2.

"Kita ingatkan masyarakat, jangan tertipu. Kalau ada yang demikian, mohon dilaporkan ke pihak berwajib," ujar Parinringi.

Hal senada juga disampaikan Kepala BKD Konawe, Jusmasri. Pada Rakyat Sultra, ia berharap para honorer K2 di Konawe tetap mengikuti rekrutmen CPNS sesuai prosedur Kemenpan.

Saat ini, BKD Konawe tengah melakukan konsultasi dengan Kemenpan tetang mekanisme dan jadwal pasti rekrutmen CPNSD wilayah Kabupaten Konawe. Data BKD Konawe, jumlah honorer K2 mencapai 2000-an orang. Beberapa waktu lalu,  300 orang honorer K1 telah diloloskan menjadi PNS. Sebanyak 21 orang honorer K1 yang tidak lolos dalam rekrutmen CPNS jalur K1, dibolehkan mengikuti seleksi PNS bersama honorer K2.

"Kita masih konsultasi. Mekanismenya seperti apa. Yang jelas, BKD sudah menyiapkan sekitar 450 gedung pemerintah sebagai tempat test. Rata-rata gedung sekolah. Selanjutnya, kita menunggu petunjuk teknis dari pusat," jelasnya.

Pemkab Konawe dikabarkan belum mengusulkan penambahan PNS melalui jalur umum. Pasalnya, kondisi keuangan daerah saat ini sangat terbebani dengan jumlah PNS Pemkab Konawe yang mencapai 8000-an orang lebih.

"Kita belum mengusul. Kalau ada penambahan dengan K2 ini, keuangan kita semakin susah untuk mendanai pembangunan disektor lain. Belanja pegawai kita sangat tinggi," ujar Bupati Konawe, Kery S Konggoasa. (cr1-r3/b/mat)